MEDITATE | PERSONAL | PERENUNGAN

JALIN MERAPI, Sleman. Membawa bantuan untuk korban bencana Merapi? Jangan datang ke Sleman, apalagi ke posko Stadion Maguwoharjo. Lebih baik, bawa bantuan Anda ke Muntilan, Mungkid, dan daerah-daerah lainnya di Magelang. Jauh lebih baik, berikan bantuan langsung ke posko-posko mandiri yang dikelola warga dan pengungsi.

Saran di atas bukan tanpa dasar. Jumat (19/11), Jalin Merapi datang ke Maguwoharjo untuk kesekian kali, berbincang dengan seorang petugas di salah satu gudang bantuan yang ada. “Kalau mau memberi bantuan, bagaimana caranya?” tanya Jalin Merapi. Petugas tersebut menjelaskan bahwa caranya sangat mudah, cukup datang membawa bantuan, mengisi formulir penerimaan bantuan, setelah itu bantuan akan masuk gudang. Pengamatan Jalin Merapi di stadion ini membuktikan kemudahan tersebut, pemberi bantuan datang, mengisi formulir, bantuan masuk gudang, selesai.

Berbincang lebih jauh, petugas tersebut justru menyarankan agar mengarahkan bantuan ke daerah Magelang. Menurutnya, bantuan di Maguwoharjo dan Sleman secara umum sudah cukup. Sementara, menurut dugaan petugas tersebut, bantuan di Muntilan, Mungkid, dan daerah Magelang lainnya masih kurang. “Banyak yang dari Muntilan datang ke sini minta bantuan. Tapi gak bisa, soalnya yang harus mencukupi kebutuhan pengungsi adalah pemerintah kabupatennya masing-masing,” terang petugas tersebut. “Kalau Mas mau agak repot sedikit, datang ke pengungsi yang di rumah-rumah warga saja, banyak yang belum tersentuh bantuan,” lanjutnya.

Jalin Merapi memperoleh pernyataan serupa, bahwa bantuan di Maguwoharjo sudah cukup, dari berbagai pihak, termasuk dari Penanggung Jawab Posko Pengungsi Stadion Maguwoharjo, Budiharjo. Ketika Jalin Merapi mengecek di gudang-gudang bantuan di Stadion Maguwoharjo, tampak bantuan yang menumpuk, terutama di gudang barat dan gudang selatan.

Prosedur yang Panjang

Sebagai posko utama yang sering disorot media massa, dengan jumlah pengungsi yang cukup besar, lebih kurang 6.500 orang (menurut keterangan Budiharjo pada Jumat, 19/11), sangat wajar bantuan mengalir deras ke Maguwoharjo. Sayangnya, bantuan yang mengalir lancar ini tidak diikuti dengan kemudahan prosedur pengeluaran bantuan.

Pengungsi di Stadion Maguwoharjo dibagi ke dalam kelompok-kelompok pengungsi. Jumlah anggota dalam satu kelompok beragam, antara 50 hingga 150 orang. Setiap kelompok dipimpin seorang ketua yang memegang kartu kendali pengungsi. Hanya mereka yang memegang kartu kendali pengungsi inilah yang bisa mengajukan bantuan ke pengelola posko.

Untuk makan harian, para ketua kelompok atau wakilnya harus datang ke dapur umum, antri untuk mengambil makanan bagi anggota mereka. Karena banyaknya jumlah pengungsi, seringkali antrian terlalu panjang. Tidak jarang, sarapan baru bisa didapatkan pukul 10.00 WIB. “Kemarin saja, jam setengah sebelas kita baru dapat makan pagi,” ungkap Sri Sulastri (28), Wakil Ketua Kelompok Lantai 1 blok 7 B, pada Selasa (16/11).

Antrian panjang jatah makan harian tersebut membuat pengungsi lebih sering mengandalkan stok makanan yang berupa mi instan. Masalahnya, untuk meminta bantuan selain makan harian, prosedurnya tidak semudah antri jatah makan. Bagi para pengungsi di Maguwoharjo, ada empat tahap yang harus dilalui untuk bisa mengambil bantuan yang menumpuk di gudang.

Pertama, ketua kelompok pengungsi harus mengisi lengkap formulir “Bukti Penyaluran Barang”. Kedua, meminta persetujuan dari Penanggung Jawab Pos Bantuan, dalam hal ini camat asal para pengungsi. Jadi, para pengungsi yang berasal dari Cangkringan harus meminta persetujuan dari Camat Cangkringan, bagitu juga pengungsi asal Pakem harus meminta persetujuan dari Camat Pakem. Di Stadion Maguwoharjo, terdapat dua kecamatan yang membuka kantor darurat, yaitu Cangkringan dan Pakem. Sementara, pengungsi di Maguwoharjo berasal dari Cangkringan, Pakem, Turi, Ngemplak, serta Ngaglik.

Setelah mendapatkan tandatangan petugas dan stempel kecamatan di formulir “Bukti Penyaluran Barang”, ketua kelompok pengungsi harus mendatangi meja penanggungjawab utama posko, serta mendapatkan pengesahan berupa tandatangan dan stempel “Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi Pemerintah Kabupaten Sleman”. Langkah terakhir, setelah memperoleh dua buah stempel, ketua kelompok pengungsi harus mendatangi gudang bantuan untuk mengambil barang sesuai yang tertera di formulir. Bantuan diterima, formulir disimpan oleh petugas gudang.

Budiharjo menerangkan, kebijakan ini diberlakukan sejak 9 November 2010 lalu. Sebelumnya, para pengungsi, secara perorangan, bisa langsung mengambil bantuan. Budiharjo menyatakan bahwa prosedur tersebut diberlakukan untuk menjamin bahwa penerima bantuan benar-benar pengungsi, bukan pihak lainnya yang bermaksud mengambil keuntungan dari situasi yang ada. “Prosedur ini juga untuk memudahkan distribusi bantuan, agar bisa diterima secara merata,” jelasnya.

Eko Teguh Paripurno, aktivis Masyarakat Peduli Bencana Indonesia, menyatakan bahwa memang harus ada administrasi yang tertib dalam mengelola bantuan bencana. Menurutnya, administrasi tersebut diadakan untuk menjaga tiga prinsip, yaitu keadilan, kemerataan, dan keterbatasan barang. “Itu juga penting untuk ngajarin orang tertib administrasi,” ungkapnya. Namun, aktivis yang sekarang mengelola posko pengungsian UPN ini menegaskan, “Prosedur yang ada harus memudahkan. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari pengungsi harus tercukupi.” Karenanya, dia tidak setuju jika semua jenis bantuan harus dikeluarkan melalui prosedur tertentu. Dia mencontohkan, air minum atau air mineral akan lebih baik ditaruh saja di ruang tertentu, pengungsi yang mau minum langsung ambil.

Sementara, beberapa relawan yang bertugas di Maguwoharjo berpendapat bahwa prosedur yang ada terlalu birokratis. Welu (43), aktivis PMI yang bertugas di gudang selatan menyatakan, “Sebenarnya sih terlalu birokratis. Tapi gimana lagi, kita harus patuh pada satu aturan main.”

Cegah Korupsi, Perbaiki Pencatatan Bantuan

Setelah ketua kelompok pengungsi sampai di depan gudang bantuan, selesaikah masalah? Belum. Seringkali, jumlah bantuan yang diminta, yang tertera di formulir “Bukti Penyaluran Barang”, tidak sama dengan barang yang diberikan.

Sri Sulastri (28) yang memimpin 65 orang pengungsi menceritakan, “Kita minta aqua dan mi masing-masing 5 kardus, tapi biasanya cuma dapat satu atau dua. Padahal, satu kardus aqua dan mi tersebut untuk dua hari. Kadang biskuat cuma dikasih empat, padahal ada tujuh balita di sini.” Kepada Jalin Merapi, perempuan ini menunjukkan formulir “Bukti Penyaluran Barang” yang telah dia isi namun belum sempat diurus sesuai prosedur yang ada. Tertulis di formulir tersebut berbagai jenis barang yang akan diminta. Urutan teratas adalah mi instan dan air mineral. Di urutan selanjutnya, daftar permintaan masih panjang, mulai dari sabun, selimut, jarik, dan lainnya. Sri Sulastri menegaskan, “Dari sekian daftar permintaan barang, yang dikasih cuma aqua dan mi, yang lain tidak.”

Ketika Jalin Merapi melakukan cek silang kepada beberapa relawan di gudang bantuan, mereka menyatakan bahwa pemenuhan permintaan pengungsi mempertimbangkan stok dan pemerataan bantuan. Dody Setiawan, relawan asal STMIK Amikom yang bertugas di gudang timur, menjelaskan, “Ya kita lihat sesuai jumlah anggota kelompoknya, sesuai kebutuhan mereka.” Dody memberi contoh, jika anggota kelompok cuma 50 orang, namun meminta 4 kardus aqua, paling hanya akan diberi satu atau dua kardus. Serupa dengan Dody, Welu menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan stok yang ada dan kebutuhan pengungsi.

Terkait dengan hal ini, Eko Teguh mengingatkan, “Harus ada catatan yang jelas tentang jumlah barang yang dikeluarkan, untuk menghindari korupsi bantuan.” Pernyataan Eko ini penting mengingat daftar dan jumlah barang yang tertulis di formulir “Bukti Penyaluran Barang” seringkali tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang senyatanya diberikan pada pengungsi. Ketika Jalin Merapi mengecek di salah satu gudang bantuan, seorang relawan memberikan contoh formulir “Bukti Penyaluran Barang” yang telah selesai diproses. Di formulir itu tampak coret-coretan yang menunjukkan jumlah barang yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah coretan serupa yang menunjukkan realitas bantuan yang diberikan ada di setiap formulir “Bukti Penyaluran Barang”? Apakah terdapat rekapitulasi yang teratur dan lengkap atas alur barang masuk dan keluar?

Pembagian Gudang, Potensi Kecemburuan Antarpengungsi

Pengungsi di Maguwoharjo hanya bisa mengambil bantuan di satu gudang tertentu sesuai tempat mengungsinya. Di stadion ini terdapat 4 gudang, yaitu gudang barat, timur, selatan, dan utara. Gudang barat ditujukan untuk pengungsi di luar Stadion Maguwoharjo, gudang selatan untuk pengungsi di lantai dasar Stadion Maguwoharjo, gudang timur untuk pengungsi di lantai 1 Stadion Maguwoharjo, dan gudang utara untuk pengungsi lantai 2 Stadion Maguwoharjo.

Welu, relawan di gudang selatan, membenarkan sistem pemisahan bantuan berdasar gudang tersebut. “Kita hanya melayani pengungsi di lantai dasar, lebih kurang 100 kantong pengungsi.” Sri Sulastri, pengungsi yang menempati lantai 1 Stadion Maguwoharjo menyatakan hal serupa. “Kita hanya bisa ambil di gudang di bawah ini, gudang lainnya nggak bisa”, ungkapnya sambil menunjuk gudang timur yang berada persis di bawah tempat dia mengungsi.

Problem lebih jauh, bantuan yang ada di sebuah gudang hanya terdata di gudang tersebut, tidak ada data keseluruhan bantuan di semua gudang. Selain itu, para pemberi bantuan bisa menyalurkan bantuan di semua gudang, tidak ada gudang utama yang menjadi pusat bantuan masuk. Ketika Jalin Merapi melakukan cek silang ke beberapa gudang, semua relawan yang bertugas di gudang membenarkan bahwa mereka memang diperbolehkan menerima bantuan dari berbagai sumber. Misalnya, ketika Jalin Merapi melakukan pengamatan di gudang timur pada Jumat petang menjelang Magrib (19/11), tampak bantuan datang ke gudang ini, diangkut sebuah mobil.

Lalu, apa masalahnya? Jumlah barang yang ada di gudang tentu saja akan berpengaruh pada jumlah bantuan yang diterima pengungsi. Padahal, jumlah barang di tiap gudang berbeda-beda. Observasi Jalin Merapi pada Jumat sore (19/11) menunjukkan bahwa bantuan menumpuk di gudang barat dan selatan, sementara gudang timur hanya menyimpan sedikit stok barang. Akibat selanjutnya, sangat mungkin muncul kecemburuan antar pengungsi.

Kecemburuan sosial itu mulai tercium. Misalnya seperti diungkapkan Hartosuwarno (59) dan Hartiwiyono (62), keduanya pengungsi dari Wukirsari, Cangkringan, yang menempati lantai 1 Stadion Maguwoharjo. “Pengungsi di lantai bawah itu apa-apa dapat, sedikit-sedikit dapat bantuan, kita kok susah banget minta bantuan,” ungkap Hartiwiyono.

Parahnya, antar gudang bantuan tidak terdapat koordinasi yang rapi. Harusnya, jika sebuah gudang kehabisan stok barang, bisa meminta di gudang lain. Kenyataannya tidak seperti itu. Dody, relawan di gudang timur mengeluhkan susahnya meminta bantuan di gudang selatan. “Sama-sama posko, nembusin susah,” ungkapnya.

Eko Teguh berpendapat harusnya gudang hanya berfungsi sebagai outlet, pengungsi bisa mengambil bantuan dimanapun. “Gudang sesungguhnya bersifat maya, berupa data lengkap barang yang ada,” jelasnya. Menurutnya, jika terdapat sistem data bantuan yang menyatu, tidak akan ada masalah ketika pengungsi mengambil bantuan di gudang manapun.

Kelompok Rentan, 'Ngecer' Bantuan dan Prinsip Pemerataan

Bagi lansia, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya, prosedur meminta bantuan yang cukup panjang tersebut tidak cukup ramah.

Hartiwiyono mengisahkan bahwa dia pernah tiga kali antri untuk meminta selembar jarik. Ketika antri untuk pertama dan kedua kali, dia memilih mundur karena capek menunggu antrian yang panjang. Pada kesempatan ketiga, nenek dari Wukirsari, Cangkringan ini akhirnya sampai di depan petugas gudang. Bukan jarik yang dia dapat, justru pernyataan dari petugas gudang, “Ngangge tulisan nggih Mbah (pakai tulisan ya Mbah).” Bingung dengan apa yang dimaksud petugas, Nenek Harti akhirnya kembali dengan tangan kosong. Di kesempatan lain, karena gatal di kulit, Nenek Harti bermaksud mengganti selimut hitam yang telah dia dapat dengan selimut bercorak garis-garis hitam putih. Dia justru mendapatkan jawaban ketus dari petugas, “Menawi mboten purun, mboten usah nyuwun (kalau tidak mau, tidak usah minta)”.

Hartosuwarno mempunyai pengalaman serupa. Sampai di depan petugas gudang, dia mendapatkan jawaban petugas bahwa untuk meminta bantuan harus dengan tulisan. Dia berinisiatif meminta tolong petugas untuk menuliskan permintaan dia, namun bantuan tidak turun juga.

Barangkali, dengan model pembagian kelompok, diasumsikan bahwa kebutuhan para lansia, bayi, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya akan tercukupi dengan permintaan yang diajukan ketua kelompok. Dalam praktiknya, ternyata kebutuhan kelompok rentan ini seringkali tidak terpenuhi dengan model pengajuan oleh ketua kelompok. Tidak semua ketua kelompok sensitif dengan kebutuhan kelompok rentan ini. Contoh nyata, Hartosuwarno sempat mengeluh pada Jalin Merapi, “Ketua kelompok kulo niku mboten purun ngajukaken bantuan kangge kelompokipun (ketua kelompok saya itu tidak mau mengajukan bantuan bagi kelompoknya).”

Ketidaktahuan lansia, anak-anak, dan banyak pengungsi lainnya mengenai prosedur meminta bantuan membuat mereka lebih memilih “mengecer” dalam meminta bantuan. Mereka datang langsung ke gudang bantuan dan meminta bantuan sekadarnya dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan mereka, misalnya sebatang sabun, satu bungkus detergen, atau satu botol air mineral. Semua relawan yang bertugas di gudang membenarkan fenomena “ngecer” tersebut. Mereka menyatakan kalau cuma satu atau dua barang, langsung saja minta ke gudang, tidak perlu melalui prosedur resmi.

Mekanisme ngecer bantuan itu cukup membantu para pengungsi yang tidak mampu mengakses bantuan melalui prosedur resmi. Sayangnya, model ngecer ini telah dilarang oleh Penanggung Jawab Posko Maguwoharjo sejak empat hari terakhir ini. “Sekarang ngecer tidak bisa lagi, kita dimarahi posko utama,” terang Dody.

Ketika Jalin Merapi mengkonfirmasi kepada Budiharjo pada Jumat lalu (19/11), dia membenarkan adanya pelarangan pemberian bantuan model ngecer tersebut. “Hal itu dilakukan untuk pemerataan bantuan dan mencegah kecemburuan antarpengungsi,” tegasnya. Sebuah pertanyaan penting harus diajukan, jika ngecer bantuan tidak bisa lagi, bagaimana para lansia dan kelompok rentan lainnya mengakses bantuan? Apakah ada akses khusus yang mempermudah mereka memperoleh bantuan? Jika tidak ada, bisa jadi bukan pemerataan bantuan yang terjadi, namun sebaliknya.

*****

Observasi Jalin Merapi di Stadion Maguwoharjo selama beberapa hari menunjukkan bahwa jumlah pengungsi terus menurun. Data resmi yang ada, per 15 November 2010, pengungsi di stadion ini berjumlah 9.492 orang. Penanggung jawab posko, Budiharjo, memperkirakan jumlah real pengungsi lebih kurang 6.500 orang (Jumat, 19/11). Di sisi lain, di beberapa gudang, bantuan masih menumpuk. Harus ada kebijakan yang menjamin bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat. Eko Teguh mengingatkan, “Jika bantuan masih ada, sementara pengungsi sudah kembali ke rumah, penanggung jawab posko harus mengalokasikan tenaga untuk mendistribusikan bantuan.”(Muzayin Nazaruddin)